REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Al Muzzamil Yusuf mengungkapkan, jika partainya lewat Presiden PKS Ahmad Syaikhu sudah menandatangi MoU atau nota kesepahaman piagam Koalisi Perubahan. Namun soal deklarasi Koalisi Perubahan masih menunggu waktu.
Proses penandatangan MoU piagam Koalisi Perubahan tersebut dilakukan pada Rabu (23/3/2023) malam usai ibadah salat Tarawih.
"Alhamdulillah deklarasi piagam koalisi telah ditandatangani oleh Presiden PKS Pak Syaikhu tadi malam. Persis malam 1 Ramadan. Setelah salat tarawih," kata Muzzamil saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).
Namun untuk deklarasi Koalisi Perubahan sendiri usai ditandatanganinya MoU tersebut, masih akan dicari waktu yang pas.
"Untuk deklarasi bersama insyaAllah mencari waktu yang pas untuk 3 partai koalisi dan capres," tuturnya.
Lebih lanjut, bersamaan penandatangani MoU dilakukan oleh PKS, dalam momentum tersebut tidak semuanya bagian dalam Koalisi Perubahan hadir. Sehingga waktu deklarasi nantinya akan diinfokan lebih lanjut.
"Tadi malam belum semua bisa hadir. InsyaAllah segera nanti kami infokan insyaAllah waktunya," pungkasnya.
Sebelumnya, NasDem, PKS, dan Partai Demokrat diam-diam sudah bersepakat dan menandatangani piagam koalisi. Kesepakatan itu dibuat, meski ketiganya belum mendeklarasikan bersama pembentukan Koalisi Perubahan.
"Sudah (tanda tangan piagam deklarasi koalisi)," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Andi memastikan, dari perwakilan Demokrat, ada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ikut melakukan tanda tangan piagam deklarasi koaljsi.
"Pokoknya kami tanda tangan piagam itu. Mas AHY selaku ketum tanda tangan," kata Andi.
Andi menjelaskan, isi piagam yang telah disepakati dan ditandatangani perwakilan ketiga partai. Salah satu isinya, kesepakatan kerja sama politik antara NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Kesepakatan kerja sama antartiga partai, koalisi lah," ujarnya.
Dalam kesepakatan di dalam piagam koalisi, ketiga partai turut menegaskan aturan mengenai penentuan cawapres yang diserahkan kepada Anies sehingga piagam tersebut tidak mengikat soal siapa sosok cawapres.
TERPOPULER