REGIONAL:
Suara.com - Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menyatakan masih belum akan mengumumkan cawapres pendampingnya dalam beberapa waktu ke depan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa proses penentuan cawapres masih panjang, sehingga ia tidak terburu-buru akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Kendati demikian, Anies mengaku sudah mengantongi sejumlah nama.
Namun sikap Anies itu justru berakhir dengan ultimatum dari Partai Demokrat. Salah satu partai pengusungnya itu menyatakan siap mengevaluasi dukungannya terhadap Anies jika tak kunjung menentukan cawapresnya dalam waktu dekat.
Sikap tegas partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu pun mendapatkan tanggapan balasan dari Partai NasDem. Berikut ini perang mulut kedua partai yang saling berkoalisi tersebut.
Demokrat keluarkan ultimatum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan ultimatum terhadap Anies yang tidak kunjung mengumumkan cawapresnya. Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungannya kepada Anies apabila cawapres tidak diumumkan di bulan Juni.
Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief menyoroti tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei yang dirilis khir-akhir ini. Menurutnya, tren penurunan elektabilitas Anies disebabkan karena belum mendeklarasikan cawapres.
"Kalau bulan Juni (Anies Baswedan) belum deklarasi pasangan (cawapres), maka kemungkinan Partai Demokrat akan melakukan evaluasi (dukungan terhadap Anies)," ujar Andi Arief.
Oleh sebab itu, Andi mengatakan Partai Demokrat telah mengajukan usul kepada Anies agar bulan Juni ini segera mendeklarasikan nama cawapres agar mendapat perhatian masyarakat.
Nasdem minta Demokrat tidak rusuh
Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Roberth Rouw memandang deklarasi yang dimaksud oleh Partai Demokrat tersebut merupakan keputusan pimpinan. Ia lantas meminta agar pihak lain tidak mendesak Anies menentukan cawapres-nya.
Robert menjelaskan bahwa keputusan terkait deklarasi cawapres termasuk dalam bagian dari strategi pemenangan dari Anies. Keputusan itu, kata Robert, ada di tangan Ketua Umum antar partai koalisi.
Karena itu, Robert meminta agar jajaran bawah tidak membuat rusuh dengan cara mendesak-desak.
"Strategi (pemenangan) itu ada di tangan pimpinan (parpol) kan? Jadi kita yang di bawah-bawah ini jangan membuat rusuh," tegas Robert di kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
"Serahkan hak-hak (penentuan cawapres) kepada pimpinan. Kan ada tim kecil yang dibentuk, lewat tim itulah mereka berkomunikasi," tandasnya.
TERPOPULER
