REGIONAL:
Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengemukakan, keputusan penetapan nama calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo bukan berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun, keputusan nama cawapres Ganjar harus disetujui oleh Megawati.
"Bukan ada di tangan Megawati," ujar Mardiono di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).
Mardiono mengungkapkan hal tersebut, lantaran Megawati merupakan atasan langsung Ganjar di partai berlambang banteng moncong putih.
"Tetapi harus sepersetujuan Ibu Megawati, karena ibu Megawati adalah Ketua PDIP di mana Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDIP," kata Mardiono.
Lebih lanjut, Mardiono mengatakan, PPP akan menjalin komunikasi secara langsung dengan Ganjar terkait pengusulan nama cawapres.
"Kami harus menyampaikan kepada Pak Ganjar dulu apakah Pak Ganjar menerima dengan keputusan politik PPP," ungkap Mardiono.
Selain itu, secara pribadi, Mardiono bakal menghadap Jokowi usai rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP yang memutuskan mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar.
"Etika politik kita harus kita lalui sebagai orang Indonesia yang memiliki adat kesantunan. Pak Presiden Joko Widodo selaku pimpinan koalisi dari partai pemerintah, ya harus kita minta persetujuan juga," lanjutnya.
PPP Bakal Lobi-lobi Megawati
Mardiono mengaku akan memperjuangkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres PDIP Ganjar Pranowo. Nantinya, nama Sandiaga akan diperjuangkan melalui meja perundingan.
"Mengusulkan Pak Sandiaga Salahudin Uno agar diperjuangkan melalui meja perundingan partai-partai politik yang telah bekerja sama dengan PDIP," ujar Mardiono dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Mardiono menyebut akan melakukan lobi-lobi politik secara langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait pengusungan Sandiaga.
"Dan lobi-lobi yang tentunya nanti saya sampaikan kepada Ketua Umum PDIP kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Mardiono.
Mardiono menegaskan akan memprioritaskan nama Sandiaga sebagai pendamping Ganjar. Namun begitu, PPP menjamin tidak akan memaksakan hal tersebut.
TERPOPULER