Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memastikan pergantian kepengurusan partai politik tidak akan memengaruhi legalitas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi oleh KPU.
Hal itu disampaikan Hasyim dalam menanggapi pertanyaan soal bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar yang berpotensi mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
"Dokumen (bacaleg) yang diajukan tetap sah. Nama-nama bakal calon di dalam pendaftaran ke KPU tetap sah," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).
Menurut dia, legalitas partai politik sebagai peserta pemilu juga tetap sah, meski kepengurusan mereka berbeda dengan kepengurusan yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.
![Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (24/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/24/31797-menko-perekonomian-airlangga-hartarto-diperiksa-kejagung.jpg)
Partai politik yang berganti kepengurusan, lanjut Hasyim, hanya akan diminta untuk memperbarui dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan baru mereka di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
"Tidak menjadikan otomatis dokumen-dokumen para bakal calon yang sudah diserahkan ke KPU menjadi batal atau tidak sah," tegas Hasyim.
Perlu diketahui, isu perpecahan di internal Golkar muncul ke publik karena sejumlah politisi senior Golkar yang menamakan diri Eksponen Pendiri Golkar mendorong agar munaslub segera digelar.
Sebabnya, mereka merasa Airlangga tak segera memberikan kejelasan soal sikap partai beringin jelang Pilpres 2024. Nama-nama politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia disinyalir menjadi kemungkinan terkuat menggantikan Airlangga.
Baca Juga: KPU Butuh GOR buat Simpan Logistik Pemilu, Pemprov DKI Targetkan Perbaikan Rampung Desember 2023
