Suara.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga berencana mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto mendeklarasikan koalisi empat partai yang terdiri dari Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Poin-poin utama tanggapan bakal calon presiden Anies Baswedan terkait koalisi Prabowo ini pun cukup menarik perhatian. Namun, Anies menanggapi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut dengan cukup santai.
Sebelumnya, pada Mei 2023 pendukung Anies Baswedan juga mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anggotanya terdiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKS, dan Demokrat. Di sisi lain, tanggapan Anies Baswedan atas koalisi Prabowo ini diutarakan di Youtube Kompas TV. Dia menyoroti partai-partai yang bergabung dalam KKIR.
"Kan memang dari dulu bukan bagian dari koalisi kami. Jadi kami menghormati," ujar Anies dikutip Mamagini Suara dari Youtube Kompas TV, Minggu (13/8/2023).
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut koalisi Airlangga cs sudah ada sebelum koalisinya terbentuk sehingga ia mengatakan tak ada yang baru dalam koalisi itu.
"Bahkan dulu kan namanya Koalisi Indonesia Bersatu sudah ada sebelum kami (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) ada (Koalisi Indonesia Bersatu) Jadi tidak ada yang baru," ucap dia.
Ketika ditanya soal strategi politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk menghadapi koalisi tersebut, Anies enggan mengungkapkannya ke publik. "Kalau pun ada ya tidak disampaikan ya, masa strategi diumumin" tandasnya.
Sebelumnya dalam deklarasi KKIR, Prabowo berujar bahwa partai-partai yang tergabung adalah bagian dari tim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Posisi KKIR berada pada pro pemerintah. Prabowo menilai Presiden Joko Widodo berhasil membawa bangsa dan negara dalam pembangunan sampai dengan hari ini. Namun demikian, Prabowo dengan tegas menepis jika ada keterlibatan Joko Widodo dalam pembentukan koalisi partai politik ini.
Dia menyatakan posisi Presiden Jokowi yang menghormati independensi partai dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Prabowo juga mempertegas bahwa Jokowi tidak memberi wejangan khusus terkait kebijakan politik koalisi tersebut.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
