Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khairul Umam melihat Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih menunggu momen untuk melakukan deklarasi calon wakil presiden (cawapres).
Umam mengatakan, besar kemungkinan, Ganjar masih menanti keputusan nama cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo. Sedangkan di sisi lain, Prabowo benar-benar masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan umur cawapres 35 tahun.
"Jika putusan MK mengabulkan gugatan Judicial Review (JR) atas batas umur cawapres itu maka hampir parti Gibran akan menjadi cawapres Prabowo," kata Umam dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Selasa (10/10/2023).
Langkah Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres bukan tidak mungkin membawa dampak positif terhadap Koalisi Indonesia Maju. Umam melihat kehadiran Gibran bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi yang alot di internal koalisi berkaitan dengan cawapres pilihan.
"Utamanya di tengah tarik-menarik antara Golkar dengan PAN yang menginginkan Erick Tohir. Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP," kata Umam.

Tetapi sisi lain yang juga harus menjadi pertimbangan kubu Prabowo sebelum meikih Gibran menjadi cawapres ialah potensi terjadinya "perang bubat". Tentu PDI Perjuangan sebagai partai di mana Gibran kini bernaung akan merasa dikhianati oleh kadernya tersebut.
Bukan cuma merasa dikhianati, PDIP besar kemungkinan merasa dilangkangi dan diabaikan oleh Gibran yang notabane merupakan bagian keluarga Jokowi.
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini mengatakan besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Bobby, termasuk Jokowi.
Hal tersebut bisa dilakukan PDIP apabila opsi Gibran sebagai cawapres Prabowo benar-benar direalisasikan.
Bersamaan dengan hal itu, pencawapresan Gibran akan menjadi bumerang bagi Prabowo dan Jokowi. Bukan tidak mungkin, para rival politik saat ini justru sedang menanti-nanti Prabowo memilih Gibran untuk kemudian memandangnya sebagai narasi politik dinasti.
Pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo terlebih melalui keputusan MK yang mengabulkan batas minimal usia cawapres akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, meskin politik pencapresan Prabowo juga bisa hancur karena narasi dinasti politik yang dibangun para rival.
"Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar Jokowi yang harus kekuasaan, sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan Pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional," kata Umam.
![Politikus PDIP Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (30/9/2023). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/09/30/86796-politikus-pdip-gibran-rakabuming-raka.jpg)
Lebih jauh, Umam memperkirakan narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran sekaligus bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK.
"Jika PDIP tersulut, lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuka peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi," kata Umam.
Imbas lainnya adalah pasangan Prabowo-Gibran akan berhadapan langsung dengan musuh-musuh politik Jokowi yang kemudian mengkonsolidasikn diri menjadi satu kesatuan.