Perjelas Isu Pak Lurah Mau 3 Periode, Ahmad Basarah PDIP: Jokowi Tak Pernah Minta Langsung ke Ibu Mega, Tapi...

Ria Rizki Nirmala Sari, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 28 Oktober 2023 | 15:02 WIB
Perjelas Isu Pak Lurah Mau 3 Periode, Ahmad Basarah PDIP: Jokowi Tak Pernah Minta Langsung ke Ibu Mega, Tapi...
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (kemeja hitam) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023). (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meluruskan jika tidak ada pernyataan yang bertentangan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Politisi PDIP, Adian Napitupulu, dan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Basarah menjelaskan, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta kepada awak media apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.

"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," tuturnya.

"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," sambungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. [Biro Pers Sekretariat Presiden]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. [Biro Pers Sekretariat Presiden]

Sementara di sisi lain, Basarah mengatakan, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.

"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.

Untuk itu, kata dia, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.

baca juga

"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, singgung capres yang mempunyai jejak pelanggaran HAM. (foto dok. PDIP)
Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, singgung capres yang mempunyai jejak pelanggaran HAM. (foto dok. PDIP)

Diketahui, Adian menyampaikan, renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP karena ditolaknya permintaan tiga periode jabatan Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Jokowi tidak pernah meminta hal serupa.

Kemudian Hasto menyebut, berani bertanggungjawab jika memang benar adanya mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Ia menyampaikan, permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang disampaikan kepada PDIP. Namun, kata dia, sikap PDIP tegas tetap taat terhadap konstitusi.

"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tuturnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PDIP: Batin Masyarakat Terluka, MK Alami Degradasi Karena Putusannya Buat Gibran Lolos Jadi Cawapres

PDIP: Batin Masyarakat Terluka, MK Alami Degradasi Karena Putusannya Buat Gibran Lolos Jadi Cawapres

Kotak Suara | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:57 WIB

Kesal Gibran Diserang Putusan MK Melulu, Fahri Hamzah: Apa Haknya Harus Dipotong Karena Dia Anak Pejabat?!

Kesal Gibran Diserang Putusan MK Melulu, Fahri Hamzah: Apa Haknya Harus Dipotong Karena Dia Anak Pejabat?!

Kotak Suara | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:48 WIB

Terang-terangan Membangkangi Partai, Ahmad Basarah: Gibran Sudah Ke Luar dari PDIP

Terang-terangan Membangkangi Partai, Ahmad Basarah: Gibran Sudah Ke Luar dari PDIP

Kotak Suara | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:29 WIB

Kiky Saputri Bongkar Tak Boleh Bahas Topik Ini saat Roasting Ganjar, Publik: Kenapa Tuh?

Kiky Saputri Bongkar Tak Boleh Bahas Topik Ini saat Roasting Ganjar, Publik: Kenapa Tuh?

Hits | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:33 WIB

Perindo Curiga Jokowi Jadi Biang di Balik Putusan MK Demi Gibran Maju Cawapres

Perindo Curiga Jokowi Jadi Biang di Balik Putusan MK Demi Gibran Maju Cawapres

Kotak Suara | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:19 WIB

Pakai Baju Hitam Sendiri di Acara Partai, Basarah PDIP: Gambarkan Suasana Duka Demokrasi Indonesia

Pakai Baju Hitam Sendiri di Acara Partai, Basarah PDIP: Gambarkan Suasana Duka Demokrasi Indonesia

Kotak Suara | Sabtu, 28 Oktober 2023 | 14:07 WIB

Terkini

Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri

Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:28 WIB

Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok

Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:12 WIB

Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya

Bola | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:10 WIB

Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok

Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok

Bogor | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:05 WIB

Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI

Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:03 WIB

Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan

Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:00 WIB

Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator

Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator

Banten | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:55 WIB

Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan

Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:49 WIB

Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!

Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!

News | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:37 WIB

BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan

BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan

Bri | Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:28 WIB

×