Gak Ngerti Pernyataan Megawati soal Kecurangan, TKN Prabowo-Gibran: Kampanye Belum Mulai

Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat bicara terkait penyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengaku tidak paham dengan penyataan yang dikeluarkan Megawati.

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kecurangan, tapi yang pasti, kampanye belum dimulai,” kata Muzani di Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/11/2023).

Padahal, lanjut Muzani, hari ini baru saja penetapan pasangan calon dan besok baru pengambilan nomor urut paslon. Sementara 15 hari kemudian baru memasuki masa kampanye.

“Hari ini baru penetapan Pasangan calon, besok pengambilan nomor urut, 15 hari kemudian baru ada kampanye dan seterusnya. Jadi kami terus terang tidak paham dengan apa yang dimaksud," jelas Muzani.

Kecurangan Pemilu

Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).

Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.

Menurutnya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!" kata Mega.

Tidak hanya itu, Mega juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, apabila hukum dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan.

"Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," ujarnya.