Suara.com - Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan angkat bicara terkait temuan dokumen Pakta Integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso memberikan dukungan kepada capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Menurut Anies, dokumen tersebut justru membuat masyarakat tidak percaya kepada negara. Selain itu, ia menilai pakta integritas tersebut menjadi tanda aparat negara tidak netral.
"Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," ujar Anies di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Anies menekankan jika aparat memiliki pilihan politik sendiri, maka harus bersedia mundur dari jabatannya. Baginya, penggunaan aparat untuk menggalang dukungan telah merendahkan marwah negara.
"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara. Mundur dari negara. Laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka anda telah merendahkan negara," ujar Anies.
"Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara, karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara," imbuhnya.
Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Sebelumnya, KPK buka suara soal terkait beredarnya dokumen pakta integritas yang disebut-disebut ditemukan penyidik antirasuah saat penggeledahan yang menjaring Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan kawan-kawan.
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas itu berisi lima komitmen Mosso sebagi Pj Bupati Sorong.
Baca Juga: Anies Pasang Target Masuk Putaran Kedua Pilpres 2024, Incar Suara Jakarta, Jabar Dan Banten
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, menimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum dapat memastikan apakah hal itu benar ditemukan penyidik saat penggeledahan.
