PKS Tolak IKN, Giring PSI: Wah Bahaya Itu

Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengomentari soal penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Giring menilai wacana penolakan PKS terhadap IKN itu merupakan hal yang berbahaya. Sebab, dia menyebut IKN sebagai simbol kemajuan.

"Wah, bahaya itu ya, sedangkan kita tahu Jakarta sudah mau tenggelam. Kita tahu bahwa pemindahan IKN itu bagian dari pemerataan dan juga kita tahu bahwa IKN itu simbol bahwa ibu kota yang maju, pusat pemerintahan terpisah dari ekonomi," kata Giring di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dia mengaku menyayangkan pernyataan PKS karena menilai IKN yang sudah direncanakan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

PKS Tolak IKN

Sebelumnya, PKS menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Jakarta.

Gagasan ini ia sampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS. Terpisah, selesai acara ia menegaskan gagasannya tersebut.

"Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Sementara itu, mengenai pembangunan yang kadung berjalan di IKN, Syaikhu memastikan tidak akan menyetop. Nantinya pembangunan akan berlanjut, hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN iti akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan? Tetap, di ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indoensia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

Syaikhu menyampaikan pandangan PKS yang melihat Jakarta saat ini masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia.

Ada beberapa alasan, mengapa PKS ingin mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota. Pertama adalah argumen historis.

"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiqa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata Syaikhu.

Syaikhu mengatakan tentu aspek historis harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ia berujar nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

Alasan kedua adalah argumen pembangunan. PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, ditegaskan Syaikhu, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ujarnya.

Sementara itu, argumen ketiga adalah argumen keberlanjutan. Syaikhu mengatakan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.