Komnas HAM Tolak Bergabung dalam Pokja Penanganan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan tidak akan menjadi bagian dari kelompok kerja (pokja) yang dibentuk pemerintah untuk membahas penanganan 13 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga independensi lembaganya dalam menjalankan kewenangan penyelidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Menurut Anis, Komnas HAM perlu tetap menjalankan proses penyelidikan secara mandiri agar pembagian kewenangan antarlembaga tetap jelas.

Dengan demikian, proses penanganan dugaan pelanggaran HAM berat dapat berlangsung secara independen dan akuntabel sesuai kerangka hukum yang berlaku.

"Komnas HAM tidak dapat menjadi bagian dari Pokja dimaksud guna memastikan pembagian kewenangan dan proses penyelidikan yang independen dan akuntabel sesuai kerangka hukum yang berlaku," kata Anis dalam pernyataan resminya, Selasa (10/11/2026).

Anis menjelaskan, independensi lembaga penyelidik juga merupakan prinsip penting dalam standar HAM internasional. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak korban, mulai dari hak atas kebenaran (right to the truth), keadilan (right to justice), pemulihan (right to reparation), hingga jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang (guarantees of non-recurrence).

Dia menilai, proses pencarian kebenaran dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila dilakukan oleh lembaga yang terbebas dari konflik kepentingan maupun intervensi pihak mana pun.

Meski menolak bergabung dalam pokja, Anis menegaskan keputusan tersebut bukan berarti Komnas HAM menolak upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebaliknya, sikap itu disebut sebagai bentuk komitmen lembaganya untuk memastikan proses penyelesaian tetap berlandaskan prinsip negara hukum, menghormati mandat masing-masing institusi, serta mengutamakan pemenuhan hak korban.

"Komnas HAM tetap terbuka untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya membentuk pokja untuk mencari jalan keluar atas hambatan penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas. Pembentukan kelompok kerja tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.

Salah satu persoalan yang hendak dibahas adalah perbedaan persepsi dan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

Pemerintah menyatakan pembentukan tim koordinasi ditujukan untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan mengambil alih kewenangan maupun mengintervensi independensi lembaga terkait.