Membaca Ketidakkompakkan PKS dan PKB Soal Pemindahan IKN ke Kaltim

Pendukung Pindah IKN Dominan

"Bisa jadi ada kaitannya dengan pergeseran tren dukungan masyarakat atas rencana pemindahan IKN. Jika merujuk Survei Indikator (Politik), masyarakat yang mendukung pemindahan IKN lebih dominan, dan trennya terus mengalami peningkatan."

Berdasarkan sudut pandang tersebut, Fachry beranggapan bahwa pernyataan Cak Imin bisa dilihat dari kemungkinan untuk mempertahankan kursi menteri dari Kabinet Jokowi.

"Apalagi posisi Mendes PDTT itu sentral, ada kaitannya dengan kekuasaan lokal di level desa. Termasuk potensi suara dari masyarakat yang mendukung pemindahan IKN," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan bahwa saat ini IKN masih belum layak untuk ditinggali karena masih dalam tahap pembangunan.

"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berikan keterangan di sela kegiatan Halal Bihalal bersama DPD PKS Kabupaten Bekasi di Hotel Antero Jababeka Cikarang, Minggu. [ANTARA/Pradita Kurniawan Syah]

Pernyataan tersebut berbeda jauh dengan sikap PKS yang mengungkapkan tetap ingin mempertahankan status ibu kota di Jakarta. Gagasan tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS.

"Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," katanya.

Mengenai pembangunan yang sudah berjalan di IKN, ia memastikan tidak akan memberhentikannya. Hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.