Debat Capres, Ganjar Skakmat Prabowo soal HAM dan Konflik Papua: Dialog dan Duduk Bersama Lebih Penting!

Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Prabowo Subianto saat menjawab pertanyaan tentang HAM.

Menurut Ganjar, rencana Prabowo untuk menegakan hukum, memperkuat aparat, dan memperkuat ekonomi di Papua tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua.

“Menurut saya, tidak cukup karena dialog lebih penting agar semua kelompok di sana duduk bersama,” kata Ganjar, Selasa (12/12/2023).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Anies. Sebab, dia menilai penyelesaian konflik di Papua memerlukan adanya keadilan bagi semua rakyat Indonesia, termasuk warga Papua.

“Tujuannya bukan meniadakan kekerasan, damai itu adil. Mencegah terjadinya kekerasan dengan memastikan hadir dihadirkan, bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan,” kata Anies.

Diketahui, Prabowo menjawab pertanyaan tentang konflik Papua dan HAM dengan rencana menegakan hukum, memperkuat aparat, dan memperkuat ekonomi.

Sekadar informasi, KPU menyiapkan 6 segmen untuk debat capres. Masing-masing capres nantinya akan mengambil pertanyaan secara acak untuk dijawab. Kemudian, dua capres lainnya dipersilakan untuk menanggapi jawaban capres sebelumnya.

"Misalkan, kesempatan pertama, si calon A itu menjawab pertanyaan moderator, calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A," ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

"Setelah ditanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu," lanjut dia.

Menurut Hasyim, 11 panelis yang sudah ditetapkan KPU menyiapkan 18 pertanyaan sesuai dengan tema debat perdana. Hasyim mengatakan daftar pertanyaan tersebut baru akan disampaikan kepada KPU hari ini.

Diketahui, debat perdana yang akan diikuti para calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan digelar besok, Selasa (12/12/2023) di Kantor KPU. Debat tersebut rencananya akan digelar pukul 19.00 WIB.

Adapun tema yang akan dibahas ialah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, penanganan disinformasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.