Suara.com - Ribuan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cilacap mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran diyakini bisa berpihak terhadap keberlangsungan hidup nelayan termasuk sektor perikanan.
Dukungan tersebut disampaikan saat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti mendatangi kompleks Dermaga 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kamis (14/12/2023).
"Terima kasih kepada seluruh nelayan yang sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo-Gibran. Dukungan bapak, ibu sekalian sangat lah berarti untuk kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024," kata Novita.
Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno mengatakan, nelayan Cilacap berkomitmen mendukung penuh kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Ini memang sudah menjadi harapan kami semua para nelayan dengan berkomitmen mendukung Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 dengan tujuan agar bisa memperjuangkan kepentingan nelayan dan SNI memiliki identitas," ujar Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, Prabowo-Gibran diyakini berpihak kepada nelayan dan sektor perikanan, serta diharapkan dapat menyejahterakan nelayan melalui kebijakan yang pro terhadap nelayan.
"Kami akan upayakan, bekerja, berjuang dan bergerak bersama Solidaritas Nelayan Indonesia di seluruh nusantara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan kami yakin menang 1 putaran," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi menekankan kepada nelayan, khususnya di Kabupaten Cilacap untuk mendukung penuh pasangan Prabowo-Gibran agar menang.
"Kami harapkan nelayan 100 persen mendukung. Karena kami menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk visi misi ke depan yang real atau nyata dan tentunya berpihak mendukung sektor perikanan," ungkapnya.
"Jika terpilih nanti, kami harapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh nelayan, seperti PP 11 tahun 2023 tentang kuota penangkapan ikan terukur (PIT), yang saat ini penerapannya ditunda supaya ke depan dapat dibatalkan, serta persoalan lain tentang pajak yang sangat memberatkan kami," lanjutnya.
TERPOPULER
