Usai Kemenag Undang Prabowo di Sarasehan Santri, Bawaslu Diminta Awasi Kampanye Terselubung

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti soal kehadiran Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023) kemarin.

Dalam acara yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) RI itu, hadir para peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Prabowo pun menyampaikan materi tentang Kemandirian Pesantren dan Bela Negara.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus turun tangan memeriksa kegiatan ini. Sebab, ada potensi acara tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi Capres Prabowo Subianto.

"Penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenangan kontestasi politik elektoral bagi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan," ujar Gufron kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam Pemilu melalui acara itu lantaran adanya penyalahgunaan sumber daya negara untuk keuntungan salah satu kandidat Pilpres.

"Penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan Capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan," ucapnya.

Apalagi, tak hanya sekali Prabowo menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan terutama yang tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Antara lain kegiatan rapat kerja APDESI Jawa Barat dan mengunjungi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat dengan menggunakan Helikopter milik TNI AU.

"Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai Narasumber, seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya," jelasnya.

Dalam konteks itu, meski dalam undangan Kemenag Prabowo diundang sebagai Menteri Pertahanan, sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai Capres dalam Pemilu 2024.

"Kedudukan sebagai Menhan patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo Subianto," pungkasnya.