Dengan KTP Sakti, penyaluran bantuan apapun akan mudah diawasi. Sehingga, bantuan spasial, bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebab, faktanya saat ini masih banyak ditemukan adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik, mulai pilpres, pilkada, pileg, hingga pilkades. Padahal, program bansos menggunakan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,
Program bansos yang menjadi hak masyarakat tidak mampu semestinya tidak diselewengkan sebagai barang 'dagangan' untuk kepentingan elektoral.
KTP Sakti dan Satu Data Indonesia, adalah bukti keberpihakan Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat miskin. Program ini menjadi solusi atas keresahan masyarakat yang selama ini dipermainkan pejabat dan petugas di lapangan dalam hal penyaluran bansos.
