Pendukung Ganjar-Mahfud Laporkan Pj Gubernur Jateng ke Bawaslu Gegara Jemput Prabowo

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dilaporkan oleh Baki Gama 03, kelompok pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Baki Gama 03 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pelaporan tersebut didasari oleh Nana yang menyambut kedatangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Landasan Udara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

Sekjen Pengurus Pusat Baki Gama 03 Idaman Jaya Mendrofa mengatakan pihaknya membawa bukti berupa tangkapan layar video yang menampilkan Nana sedang bersalaman dengan Prabowo.

"Ini dapat saya perlihatkan. Beliau pada saat itu langsung bersalaman dengan calon presiden nomor urut 2," kata Idaman kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).

Melalui pelaporan itu, Idaman ingin Bawaslu menelusuri kejadian tersebut dengan memastikan kehadiran Prabowo saat itu sebagai capres atau Menteri Pertahanan.

"Kami menduga ini kan beliau ini pejabat yang bukan dipilih langsung oleh rakyat Jawa Tengah tapi penjabat yang ditunjuk oleh Presiden RI, seharusnya tidak ada begitu urgensi untuk bisa harus menyambut calon presiden nomor urut 2," tutur Idaman.

Menurut dia, Nana melanggar undang-undang pemilu dan aparatur sipil negara (ASN) netralitas ASN.

Idaman menjelaskan laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu RI.

Saat ini, mereka mengaku menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu.

Terpisah, Nana sempat melemparkan klarifikasi mengenai penyambutan tersebut.

Nana menerangkan, Prabowo berkapasitas sebagai Menhan dalam kunjungannya ke Semarang.

"Memang pada waktu itu kami menjemput kedatangan Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai Menhan," kata Nana ditemui usai menghadiri acara di Patra Semarang, Kamis (21/12/2023).

Dari informasi yang diterima, Prabowo mendatangi Semarang karena memiliki agenda menghadiri acara HUT PSI di Stadion Jatidiri Semarang pada 9 Desember 2023 lalu.

Menurut Nana, penjemputan tersebut dilakukan sebagaimana protokol yang sudah berjalan sebelumnya.

"Menjemput ya, menjemput dan menerima dengan baik, jadi seluruh menteri atau pemerintahan pusat, dalam hal ini apakah kementerian atau lembaga, kami ketika ada kesempatan untuk menjemput, kami lakukan penjemputan itu," ungkapnya.

"Kami itu suatu keharusan bagi kita sebagai pejabat di daerah, tentunya memberi penjemputan itu lumrah, hal yang biasa itu."