Sering Alami Kejadian Ini, Anies Desak Jokowi Tegur Pemda Tak Netral

Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan merespons terkait enam agendanya di sejumlah daerah yang tidak mendapatkan izin dari otoritas setempat.

Anies menekankan bahwa agendanya ke berbagai daerah merupakan kegiatan yang dilindungi konstitusi.

Sebab agenda yang dijalani Anies itu berbentuk kampanye dan dinyatakan sah sebagai bagian dari Pemilu 2024.

"Aktivitas pemilu itu justru pemerintah daerah harus memfasilitasi bukan. Bahwa netralitas itu adalah semua difasilitasi yang sama," ujar Anies di Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).

Oleh sebab itu, Anies meminta pemerintah pusat memberi arahan yang tegas kepada pemerintah daerah terkait penyelenggara kampanye.

"Saya kita harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye ini," ucap Anies.

Anies juga meminta presiden dan menteri dalam negeri (mendagri) menegur pemerintah daerah yang terindikasi tak netral dalam Pemilu.

"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral. Lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral maka mendagri harus menegur, presiden harus menegur," kata Anies.

"Bukan kontestan yanh harusnya kemudian bertanya malah presiden dan Mendagri harus menegur kalau ada daerah yang tidak netral," imbuhnya.

6 Agenda Anies Tak Dapat Izin