Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah jika pihaknya mengusulkan penundaan pemberian bantuan sosial atau bansos selama Pemilu 2024 berlangsung.
"TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun nggak pernah," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dalam konferensi persnya di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Ia mengatakan, bahwa bansos merupakan kebijakan yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah.
"Dan di DPR kita tahu, di situ ada partai-partai yang mengusung koalisi Ganjar-Mahfud yang juga sangat mendorong program-program prorakyat, program-program yang memang jaring pengaman bagi masyarakat kita yang terdampak sangat luar biasa pascacovid, kemudian turbulensi, ekonomi global yang tidak sedikit berimbas kepada kita," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, tidak mungkin jika kebijakan hasil perjuangan partai politik dan pemerintah begitu saja minta untuk ditunda.
"Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program prorakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dengan governance yang dijamin, dijaga agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan termasuk di dalam Pilpres kali ini," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan pernyataannya dalam konferensi persnya sebelumnya telah dimaknai salah. Dirinya tak pernah mengusulkan bansos untuk ditunda.
"Nah tetapi, persepsi publik bisa diarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati yang menguntungkan paslon tertentu. Ini persepsi publik bisa diarahkan seperti itu," kata Todung.
Ia lantas menyoroti pernyataan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang pernah menyebut jika bansos berasal dari uang pribadi Presiden Jokowi.
"Nah apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan adalah politisasi Bansos untuk kepentingan paslon tertentu dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect," tuturnya.
Di sisi lain, Todung menyebut justru pasangan Ganjar-Mahfud memperkuat kebijakan prorakyat dengan program KTP Sakti.
"TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan kartu sakti yang isinya adalah agregasi dari semua bansos dalam satu kartu. Jadi inilah wujud komitmen paling tinggi dari Ganjar-Mahfud dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena cita-cita kita berbangsa dan bernegara itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia," pungkasnya.
TERPOPULER
