Dari Aktivis Sampai Jadi Kader PDIP, Liku-liku Karir Politik Adian Napitupulu

Suara.com - Politikus PDIP, Adian Napitupulu viral di media sosial. Perjalanan karir politik Adian dari aktivis hingga kader PDIP pun kini disorot publik. Penyebabnya, baliho Adian sebagai calon legislatif (caleg) viral di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V.

Wajahnya dalam baliho itu diedit menjadi lebih muda ketimbang usianya. Penampakan itu pertama kali diunggah oleh akun Tiktok @brorondm, Minggu (28/1/2023).

Tak lagi muda, perjalanan karir politik Adian Napitupulu penuh asam – garam. Awalnya Adian Napitupulu dikenal karena perannya dalam aktivisme 1998 yang menentang pemerintahan orde baru.

Adian Napitupulu mulai aktif di gerakan mahasiswa ketika bergabung dengan Senat Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 1994. Dari sana jalan aktivisme berlanjut sebagai pendiri Forum Kota (Fokot) pada 1998. Di tahun yang sama dia juga menggagas Aksi Rakyat Bersatu (Akrab) dan mendirikan Aliansi Pemuda Indonesia (API). 

Aktif dalam gerakan mahasiswa selama masa orde baru, karir Adian Napitupulu berlanjut di kancah politik praktis. Dia menjadi calon legislatif untuk PDIP sejak 2009 dan 2014. Sebelumnya, Adian bergabung sebagai Sekretaris Eksekutif di LBH Nusantara Jakarta (1996 – 1997) dan Konsultan Hukum Kota Law Office (2007 – 2008) dalam karier profesionalnya.

Dunia hukum dan aktivisme sebenarnya bukan hal baru bagi Adian Napitupulu. Lahir dan besar di Kota Manado, Sulawesi Utara, Adian Napitupulu berasal dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ayahnya bertugas di Kejaksaan RI. Pekerjaan ini membuat keluarga mereka berpindah – pindah tempat tinggal hingga sang ayah wafat pada 1981 saat bertugas di Kejaksaan Agung Jakarta.  

Di lingkungan partai Adian juga menempati posisi yang krusial. Buktinya, akhir tahun lalu nama Adian Napitupulu menjadi sorotan publik usai membeberkan konflik Jokowi, PDIP, dan Megawati Soekarnoputri. Adapun konflik tersebut bermula dari dari PDIP yang menolak permintaan Jokowi  yang ingin menjabat tiga periode.

Adian Napitulu menjelaskan, adapun alasan PDIP menolak permintaan tiga periode tersebut karena tak ingin mengkhianati konstitusi dan ingin menjaga konstitusi demi keselamatan bangsa, negara, juga rakyat Indonesia.

Adian juga menyesalkan atas perubahan Jokowi yang sangat cepat terhadap PDIP. Padahal, PDIP telah memberikan segalanya kepada Jokowi dan keluarganya, dari mulai jabatan Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni