Suara.com - Sekretaris PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya upaya memanfaatkan perangkat desa untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto menyebut sejumlah desa di Jawa Timur ditargetkan memberikan 100 suara untuk partai lambang bunga mawar itu.
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum. Ia menganggap hal ini merupakan tekanan-tekanan kepada para perangkat desa yang menodai berjalannya Pemilu.
"Di Jatim itu justru modusnya, ini saya buka. Ini saya pertanggungjawabkan di mata rakyat, di mata hukum dan di mata tuhan. Apa itu tadi tekanan-tekanan terhadap kepala desa mereka minta 100 suara buat partai baru itu dari sekian desa," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Senin (5/2/2024).
Lebih lanjut, Hasto juga curiga dengan aliran dana PSI untuk kampanye. Sebab, untuk ukuran partai baru dan anggota yang sedikit, alat peraga kampanye (APK) yang dipasang dinilai terlalu banyak.
"Ini mumpung sebelum di clear up kita itung lalu kita kalikan. Dari mana dananya itu, itu sudah menyangkut masalah etik dan hukum karena pelanggaran terhadap laporan keuangan," jelasnya.
Ia pun mengajak agar kelompok pro-demokrasi menelusuri pendanaan PSI untuk kampanye. Hasto meyakini ketika sudah dicek pasti akan ditemukan pelanggaran di dalamnya.
"Kita pertanggungjawabkan saja cek laporan keuangannyan saja dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya," pungkasnya.
