Suara.com - Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran angkat bicara menanggapi soal adanya sejumlah polisi meminta Rektor memberikan testimoni terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Fadil membantah adanya hal tersebut. Namun, menurutnya, polisi tidak hanya kerap mendatangi rektor tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, pemuda hingga agama.
"Polisi hampir setiap hari mendatangkan orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," kata Fadil ditemui di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (7/2/2024).
Menurutnya, adanya aksi tersebut menjadi ramai lantaran bertepatan dengan adanya kritik yang disampaikan sejumpah civitas pengguruan tinggi terhadap Jokowi.
"Tapi apapun itu akan kita tindak lanjuti secara objektif," tuturnya.
Baca Juga : Anies Beri Solusi di Tengah Aksi Demo Makzulkan Jokowi: Dengarkan Aspirasi, Lakukan Perubahan!
Di sisi lain, ia menyampaikan, kejadian yang ramai jadi perbincangan tersebut sudah dijawab dan dijelaskan juga oleh Kapolda Jawa Tengah.
"Kapolda di Jateng kan sudah menjawab, nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jateng seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kan katanya itu yang akan kita buktikan nanti untuk dilihat pasti," pungkasnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 03, Mahfud Md mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan tentang adanya dugaan operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan mendeklarasikan untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” katanya, saat dialog Tabrak Prof, di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Mahfud menyebut, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut. Meski demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.
“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ungkap Mahfud.
Mantan Menko Polhukam ini juga menyatakan intervensi kepada pihak kampus bisa saja terjadi. Namun, ia meminta agar pihak perguruan tinggi tidak perlu takut.
Saat ini, lanjut Mahfud, telah ada 59 perguruan tinggi yang akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika. Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.
TERPOPULER
