Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim sudah dilakukan audit Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.
"Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Assessment sudah dilakukan,” kata Anggota KPU Betty Epsilon Idroos di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).
Dia menegaskan mekanisme kerja pada Sirekap sudah sangat detil hingga publik bisa memeriksa secara langsung antara data di Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan suara di tempat pemungutam suara (TPS).
“Jangan lupa, hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari TPS ke PPK, sampai KPU RI,” ujar Betty.
Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mendesak KPU RI melibatkan pakar teknologi informasi independen untuk mengaudit investigasi dan mengungkap sumber kesalahan input data (data entry) melalui aplikasi Sirekap KPU.
Sirekap adalah aplikasi yang dikembangkan KPU. Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasi hasil penghitungan suara di TPS. Namun yang terjadi saat ini ditemukan ada perbedaan konversi hasil penghitungan suara dan formulir di 2.325 TPS.
“Saya kira aplikasi Sirekap dan KPU online memiliki fungsi strategis untuk menghindari tuduhan-tuduhan kecurangan. Keberadaan sistem online ini, semua pihak bisa melakukan pengawasan hingga ke level mikro. Transparansi ini tidak boleh dihilangkan dan setiap stake holder bisa melakukan verifikasi data,” kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, di Jakarta, dikutip Sabtu (17/2).
Karaniya mengakui, bahwa teknologi yang digunakan Sirekap cukup canggih, yaitu Optical Mark Rocognition (OMR), yaitu proses pengumpulan data dari dokumen dengan mengenali karakter pada kertas.
Selain itu, aplikasi Sirekap juga menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) yang berkemampuan untuk mengkonversi data berupa gambar menjadi teks.
Baca Juga: Jawab Keraguan Publik, KPU Pastikan Server Sirekap di Indonesia dan Jamin Keamanan Data
“Saya sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara yang berkaitan dengan event yang sensitif bisa sedemikian ngaconya, dengan tingkat error yang tinggi. Ini yang harus kita telusuri secara serius ke depan. Apalagi, Ketua KPU sudah mengakui dan meminta maaf atas kekeliruan di 2.325 TPS," ungkapnya.
Karaniya menegaskan, kekeliruan ini harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait dan ahli teknologi informasi. Selain itu, menurut Karaniya, saat ini merupakan saat paling tepat bagi DPR untuk memanggil KPU guna mempertanggungjawabkan kekisruhan data ini.
“Kami mendesak KPU lakukan audit investigasi dari pihak independen. Kemudian, satu hal yang sangat mudah ditunjuk, yaitu kita memiliki DPR, khususnya komisi yang berkepentingan dan seyogyanya memanggil komisioner KPU," tuturnya.
Pada kesempatan yang berbeda, akademisi kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini meminta KPU responsif dalam mengoreksi kesalahan konversi hasil penghitungan suara ke Sirekap secara sigap dan profesional.
Menurut Titi, sikap KPU diperlukan agar masalah ini tidak berlarut-larut dan makin menjadi konspiratif yang akan melemahkan kredibilitas pemilu saat ini.
“Di saat yang sama juga harus dilakukan penyelidikan yang memadai untuk menilai apakah hal tersebut, terjadi semata murni karena kelalaian yang tidak disengaja atau memang suatu kesengajaan dengan tujuan menyimpang,” kata Titi, Jumat (16/2).
