REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, wacana hak angket bakal gembos di tengah jalan.
Sebab, ia memprediksi partai politik yang berada di Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin bakal merapat ke pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga:
Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
Langka! Pertama Dalam Sejarah: Penyidik KPK Geledah Kantor Sendiri
Sebagaimana diketahui, pemerintahan selanjutnya kemungkinan bakal dipimpin capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena masih unggul jauh dalam perolehan suara Pilpres 2024.
Ujang melihat, partai politik di bawah Kabinet Indonesia Maju tidak bakal tega menggulirkan hak angket.
Apalagi beberapa waktu ke belakang sempat muncul isu hak angket digulirkan untuk memakzulkan Jokowi.
"Ya kalau kita soal partai pendukung Jokowi itu ya tetap dia dukung Jokowi, tidak akan menggulirkan hak angket," kata Ujang, Jumat (1/3/2024).
Kecuali PDIP, partai-partai yang dimaksud Ujang akan menolak hak angket, di antaranya NasDem, PKB, dan PPP. Ketiga partai tersebut dipandang akan setia kepada Jokowi.
Sementara itu partai lain yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM), lanjut Ujang, sudah jelas akan mencegah hak angket terjadi.
"Tapi kalau NasDem, PKB, PPP kelihatannya masih akan bersama Jokowi untuk mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Dalam konteks mengamankan Jokowi hingga 2024 ya kemungkinan tadi hak angket yang berujung pada pemakzulan itu tidak akan terjadi, tidak akan didukung oleh NasDem, PKB, maupun PPP," tutur Ujang.
Bahkan ketiga partai tersebut diprediksi malah akan menyebrang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Ya kalau soal misalkan NasDem yang ada di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kelihatannya NasDem juga saya melihat akan berujung dukung pemerintah juga. Termasuk PPP berujung mendukung pemerintah, dan PKB juga kelihatan mendukung pemerintah," tutur Ujang.
Lebih jauh, Ujang menduga di belakang panggung, sudah terjalin komunikasi antara PKS dengan kubu Prabowo-Gibran.
"Ya, jangan-jangan PKS juga ya sudah lobi-lobi juga untuk merapat ke pemerintahan 02," kata Ujang.
Menurut Ujang, hanya PDIP yang menjadi partai satu-satunya mendukung hak angket. Ia berpandangan sikap PDIP itu didasarkan atas kekecewaan terhadap Jokowi.
Salah satunya karena Jokowi yang tidak mendukung pasangan calon yang didukung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ya banyak kekecewaan PDIP terhadap Jokowi yang kelihatannya PDIP yang gaspol untuk mendukung hak angket. Tapi itu pun belun tentu. Bisa juga gembos di tengah jalan," ujar Ujang.
"Kita lihat saja nanti konsistensi PDIP dalam konteks mendorong hak angket itu, apa betul-betul terealisasi atau tidak. Dan itu saya lihat akan diblok oleh Jokowi, akan di-kick balik oleh Jokowi agar hak angket itu tidak terealisasi," kata Ujang.
TERPOPULER