Infografis
Kecuali PDIP, partai-partai yang dimaksud Ujang akan menolak hak angket, di antaranya NasDem, PKB, dan PPP. Ketiga partai tersebut dipandang akan setia kepada Jokowi.
Sementara itu partai lain yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM), lanjut Ujang, sudah jelas akan mencegah hak angket terjadi.
"Tapi kalau NasDem, PKB, PPP kelihatannya masih akan bersama Jokowi untuk mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Dalam konteks mengamankan Jokowi hingga 2024 ya kemungkinan tadi hak angket yang berujung pada pemakzulan itu tidak akan terjadi, tidak akan didukung oleh NasDem, PKB, maupun PPP," tutur Ujang.
Bahkan ketiga partai tersebut diprediksi malah akan menyebrang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Ya kalau soal misalkan NasDem yang ada di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kelihatannya NasDem juga saya melihat akan berujung dukung pemerintah juga. Termasuk PPP berujung mendukung pemerintah, dan PKB juga kelihatan mendukung pemerintah," tutur Ujang.
Lebih jauh, Ujang menduga di belakang panggung, sudah terjalin komunikasi antara PKS dengan kubu Prabowo-Gibran.
"Ya, jangan-jangan PKS juga ya sudah lobi-lobi juga untuk merapat ke pemerintahan 02," kata Ujang.
Menurut Ujang, hanya PDIP yang menjadi partai satu-satunya mendukung hak angket. Ia berpandangan sikap PDIP itu didasarkan atas kekecewaan terhadap Jokowi.
Salah satunya karena Jokowi yang tidak mendukung pasangan calon yang didukung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca Juga: AHY Terima Arahan Jokowi di IKN, Perkara Sering Kritik Pemerintah Diungkit Lagi
"Ya banyak kekecewaan PDIP terhadap Jokowi yang kelihatannya PDIP yang gaspol untuk mendukung hak angket. Tapi itu pun belun tentu. Bisa juga gembos di tengah jalan," ujar Ujang.
