Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi wacana partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Cak Imin dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud MD yang akan menggulingkan hak angket terkait Pemilu 2024.
Dia berharap wacana hak angket tidak sampai bergulir ke upaya memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga:
Di sisi lain, Maruf menegaskan bahwa hak angket adalah hak istimewa yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif.
Oleh karenanya sebagai pemerintah dia persoalan itu ke DPR yang mempunyai kewenangan.
"Hak Angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira nanti apa yang mau dilakukan atau yang tidak dilakukan, itu ada di DPR sana. Karena itu, pemerintah nggak ikut melibatkan diri soal Hak Angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR,” katanya menanggapi pernyataan wartawan di Pondok Pesantren Daarul Archam,Kabupaten Tangerang, Banten Kamis (07/03/2024).
Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengaku tidak tahu secara pasti apakah hak angket itu juga sekaligus upaya untuk menggulingkan Jokowi sebagai Kepala Negara.
"Tentu saja saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR," katanya.
Baca Juga: Irma NasDem Blak-blakan ke Hasto: PDIP Bagusnya Oposisi, Kalau Diam Seperti Kura-kura
Baca Juga:
Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Namun, Maruf berharap hal itu tidak sampai pada upaya menggulingkan pemerintahan Jokowi.
"Dan saya harapkan tidak sejauh itu, tidak sampai ke sana (pemakzulan Presiden),” tuturnya.
Maruf juga mengungkapkan, hal terpenting saat ini ialah mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya.
“Kita harapkan seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja,” katanya.
