Mencuat Nama Gibran Gantikan Airlangga, Golkar Terbuka Kasih KTA

Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pihaknya saat ini masih fokus penghitungan suara dan menanti pengumuman pemenang Pemilu 2024. Golkar belum membahas perihal bursa kandidat untuk pemilihan ketua umum.

Terlebih, kata Dave, ke depan masih ada tahapan menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal ini ditegaskan Dave menanggapi mencuatnya nama Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sebelum Gibran, sang ayah yakni Joko Widodo atau Jokowi sudah lebih dulu diisukan bakal memimpin partai beringin usai tidak menjabat sebagai presiden.

Sebagaimana diketahui, syarat menjadi ketua umum Partai Golkar, yakni pernah menjadi pengurus selama 5 tahun. Menanggapi persyaratan ini, Dave bicara Golkar terbuka untuk semua bergabung.

"Akan tetapi, Golkar terbuka untuk semua masuk dalam Golkar. Berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Dave kepada wartawan, Minggu (17/3/2024).

Sementara itu ditanya apakah artinya semua kandidat calon ketua umum, termasuk Gibran nantinya harus bergabung dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) partai terlebih dahulu, Dave hanya mengatakan pihaknya terbuka kepada semua kalangan.

"Terbuka untuk smua WNI masuk dalam Golkar, berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Dave.

Syarat bisa Berubah

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengungkapkan jika Partai Golkar telah memiliki aturan sebagai syarat ketua umum atau ketum partai Golkar. ARB mengingatkan jika menjadi ketum Golkar harus terlebih dahulu menjadi pengurus minimal selama 5 tahun.

Hal ini disampaikan ARB saat ditanya awak media kemungkinan peluang sosok ketum Partai Golkar nantinya."Kalau ketum kan ada aturannya, harus 5 tahun pengurus," ujar ARB yang juga akrab dipanggil Ical.

Pernyataan Ical ini pun seolah sehati dengan Jusuf Kalla (JK) yang lebih dahulu mengungkapkan syarat menjadi ketum partai Golkar tersebut.

Politisi senior partai Golkar ini juga memastikan jika tidak serta merta setiap orang akan bisa menjadi ketum partai.

"Iya dung, namanya juga organisasi," ucapnya.

Meski menegaskan jika ketum Golkar harus memenuhi syarat, namun Ical tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dicalonkan menjadi ketum.

Kemungkinan yang dimaksud ialah perubahan aturan di munas atau disetujui oleh seluruh perwakilan yang hadir pada forum tersebut.

"Mungkin saja, jika mau jika semua daerah mau," Ical menegaskan.

Bos media ini kemudian memastikan di Partai Golkar nantinya tidak bakal terjadi muayawarah luar biasa atau munaslub.

"Tadi pak Luhut sudah bicara (tidak mungkin ada Munaslub)," sambung Ical.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai, sosok Gibran Rakabuming Raka layak ikut bertarung pada perebutan kursi Partai Golkar pada Musyawarah Nasional atau Munas yang digelar di akhir 2024. Menurutnya, Gibran bisa menjadi pendobrak wajah Golkar yang dianggap sebagai partai kolot.

Qodari menilai, Gibran bisa mencuri perhatian publik apabila bisa menduduki kursi Ketua Umum Golkar.

Sebab, selama ini pimpinan Golkar diisi oleh tokoh-tokoh politik senior.

Selain itu, cawapres nomor urut 2 tersebut juga disebut Qodari bisa mendongkrak elektabilitas Partai Golkar khususnya untuk massa dari generasi milenial dan Gen Z.

"Kita lihat dari berbagai survei dan exit poll bahwa memang pemilih Prabowo-Gibran itu mayoritas di semua kelompok usia tetapi khusus untuk generasi milenial dan generasi Z, proporsinya jauh lebih tebal dibandingkan dengan generasi baby boomers atau generasi X, jadi itu satu indikasi menurut saya bahwa Gibran memiliki daya tarik yang sangat kuat pada anak-anak muda,” tutur Qodari dikutip Sabtu (16/3/2024).

Selain itu, Qodari menilai, Golkar selama ini selalu berada di pemerintahan.

Apabila Gibran jadi dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024 nanti, maka menurutnya akan menguatkan hubungan antara Golkar yang tetap berada di pemerintahan.

"Jadi saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan," terangnya.

Bukan hal baru menurut Qodari apabila nantinya Gibran menjadi wapres sekaligus ketua umum partai. Ia mencontohkan dengan sosok Jusuf Kalla atau JK.

Saat menjabat sebagai wakil presiden periode 2004-2009, JK juga menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Jadi saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan," kata Qodari.