Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta sudah membuka penjaringan nama-nama kandidat Bakal Calon Gubernur (Bacagub) untuk Pilkada DKI 2024. Sejumlah tokoh ternama telah masuk dalam radar partai banteng ini.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, nama-nama yang masuk penjaringan di antaranya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, eks Panglima TNI Andika Perkasa dan Ketua DPD PDIP DKI Adi Wijaya.
Menurut Gilbert, nama-nama tersebut merupakan usulan dari internal DPD PDIP DKI Jakarta.
"Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk. Sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika dan Pak Adi Wijaya," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).
Dia menjelaskan, mekanisme pemilihan nama Bacagub DKI adalah dengan melalui penjaringan dan penyaringan di tingkat DPD. Setelah itu, baru DPD menyampaikan usulannya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Sejumlah nama yang ia sebutkan tadi masih dalam tahap penjaringan. Belum tentu nantinya DPD mengusulkan nama mereka kepada DPP.
"Itu yang beredar dari bawah. Belum diusulkan. Tapi masuk ke tahap penjaringan. Setelah itu diseleksi lagi nama yg akan dikirim ke DPP," ujarnya.
Kemudian, mengenai siapa yang akan diusung akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Selain itu, pihaknya juga masih mempertimbangkan nama lain dari koalisi yang terbentuk nantinya.
Sebab, PDIP tak bisa mengusung sendiri kandidat Cagub karena tak memenuhi syarat 22 kursi DPRD DKI.
"Semua akan jelas setelah Rakernas," pungkasnya.
Sebelumnya, DPD PDIP DKI Jakarta memulai rangkaian penjaringan untuk Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 mendatang. Penjaringan bakal dilakukan mulai 8 sampai 20 Mei 2024.
Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DKI Jakarta, Hendra Gunawan mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada Jakarta lantaran merupakan kota yang paling mengkhawatirkan eksistensinya. Selain masalah lingkungan, Jakarta akan menjadi daerah aglomerasi bersama Jabodetabekpunjur setelah tak menjadi ibu kota.
Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Untuk mencegah kekhawatiran tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala daerah yang memimpin pemerintahan diatas pilar-pilar Pancasila sebagai dasar dan ideo bangsa," ujar Hendra dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).
Untuk bisa menghadapi tantangan Jakarta ke depan, Hendra meyakini kepala daerah harus konsisten berjalan dan berjuang di landasan ideologi Pancasila.
TERPOPULER
