Suara.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI, Pantas Nainggolan memastikan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep tidak masuk dalam penjaringan nama Calon Gubernur untuk Pilkada DKI 2024 yang dilakukan pihaknya.
Menurut Pantas, jika Kaesang diajukan, maka akan menimbulkan kesan pihaknya mendukung kecacatan demokrasi. Ia mengaku tak ingin kejadian pencalonan kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres terulang.
Apalagi, awalnya Kaesang sudah tak memiliki kemungkinan maju dalam Pilkada. Namun, kini Mahkamah Agung (MA) meminta batas usia peserta Pilkada diturunkan.
"Ah, ya sudahlah. Kalau cacat demokrasi jangan lagi diulangi. Ya kan. Istilahnya janganlah konstitusi kita ini, perundang-undangan kita dibuat jadi mainan," ujar Pantas saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2024).
Ia menyebut selama penjaringan tak ada dari eksternal partai yang mengajukan nama Kaesang pada penjaringan.
"Nggak ada kalau di hasil penjaringan, nggak ada. Artinya lebih rasional," katanya.
Ia menyebut DPD PDIP DKI mengajukan 10 nama ke DPP PDIP. Selain Anies Baswedan, ada juga nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang diajukan.
"Ada sekitar 10 nama (yang diajukan). Pak Pras (Prasetyo) masuk juga," tutur Pantas.
Kemudian, pihaknya juga mengusulkan nama eks Panglima TNI Andhika Perkasa. Meski lebih dekat ke DPP, Andhika diyakininya akan ikut perintah dari partai.
Baca Juga: Simbiosis Mutualisme Anies-PDIP Di Pilkada DKI
"Andhika juga kita usulkan, walaupun dia kan lebih dekat ke DPP, yah jadi kalo kader-kader itu lebih sebenarnya lebih ke perintah partai aja kan, kalau kader-kader internal partai," ujarnya.
Selanjutnya, DPD PDIP DKI juga mengusulkan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Ya termasuk ada nama pak Ahok muncul juga," ucap Pantas.
Ia juga menyebut ada beberapa nama lain yang diajukan DPD PDIP. Di antaranya eks Wakil Ketua DPRD DKI periode 1999-2004 Djafar Badjeber dan Anggota DPRD DKI Rasyidi.
Dari nama-nama yang diajukan, nantinya akan ditambah lagi dengan yang diusulkan oleh DPP PDIP. Sementara, keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Nanti kan di DPP nambah lagi, karena pintu pendaftaran itu penjaringan itu ada pintu DPD dan pintu DPP gitu," pungkasnya.
