PKB Respons PDIP Minta Kursi Cawagub Jadi Syarat Dukung Anies: Kami Tunggu Namanya

Selasa, 16 Juli 2024 | 20:41 WIB
PKB Respons PDIP Minta Kursi Cawagub Jadi Syarat Dukung Anies: Kami Tunggu Namanya
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. [Suara.com/Dea]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespons PDIP yang menjadikan kursi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) sebagai syarat mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI. Ia mengaku tak mempersoalkan syarat tersebut.

Jazilul pun meminta PDIP segera mengajukan nama kader partai banteng yang bakal diusung agar bisa segera dibahas bersama PKB.

"Oh boleh, boleh. Boleh kan harus dibahas. (Nama Cawagub) Dibahas bagus," ujar Jazilul di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Dengan syarat tersebut Jazilul menilai potensi PDIP mendukung Anies di Pilkada DKI bersama PKB cukup tinggi. Karena itu, jika ada syarat yang perlu dibahas, maka harus segera disampaikan.

"Artinya ada kemungkinan Pak Anies akan didukung oleh PDIP. Siapa namanya? Kami tunggu," ucapnya.

Sejauh ini, Jazilul menyebut pihaknya belum menjalin komunikasi dengan PDIP terkait Pilkada DKI.

"Saya pikir belum pada, masih informal. belum resmi," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga menilai peluang PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 masih dihitung. Ia mengatakan dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi.

"Dalam politik benar, yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati, apa saja masih memungkinkan. Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah, inilah yang sedang kami hitung betul, bahwa peluang itu ada yes, tapi apakah itu pasti terjadi," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (10/6/2024).

Baca Juga: Elektabilitas Anies Tertinggi Di Survei Litbang Kompas, Waketum PKB: Sesuai Prediksi, Dia Tak Ada Lawan

Kendati begitu, Eriko menyampaikan, pihakmya akan terlebih dahulu melakukan survei. Pasalnya, hasil hitungan masyarakat dengan hitungan partai belum tentu sama.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI