Suara.com - Peneliti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menanggapi keputusan Partai Golkar yang mendukung kader Gerindra Dedi Mulyadi maju dalam Pilkada Jawa Barat.
Menurut Saidiman, keputusan tersebut tidak mengakomodasi keinginan warga Jawa Barat yang masih berharap dipimpin Ridwan Kamil.
"Saya melihat ini lebih pada kesepakatan elit," kata Saidiman kepada Suara.com, Sabtu (3/8/2024).
Alih-alih mendukung Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas dan pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, Partai Golkar justru menyusung Dedi Mulyadi.
"Tidak tahu deal antarelit persisnya seperti apa, yang pasti ini kurang mengakomodir harapan umumnya warga Jawa Barat yang sekarang menginginkan Ridwan Kamil kembali memimpin provinsi terbesar itu," katanya.
Dukung Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan dukungan kepada kader Gerindra Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat.
Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan antara DPD Partai Golkar dan DPD Partai Gerindra di Jawa Barat.
"Kemudian ada juga pertemuan antara Calon Gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua (DPRD Jabar) Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024) malam.
Baca Juga: Dapat Sinyal Kuat dari DPP Partai Golkar Maju di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi: Istimewa
Dengan begitu, kemungkinan Partai Golkar mengusung kadernya sendiri yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk kembali maju pada Pilkada Jawa Barat menjadi kandas.
Sementara di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menjelaskan partainya membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta.
"Pak Dedi di sana (Jawa Barat), berarti otw RK (Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana setuju enggak?" ujar Lodewijk.
Mengenai waktu pengumuman arah dukungan Partai Golkar untuk RK di Pilkada Jakarta, Lodewijk menyebut hal itu akan disampaikan sebelum batas akhir pendaftaran calon kepala daerah.
"Berarti, sebelum tanggal 27 (Agustus)," ucap Lodewijk.
Survei
