REGIONAL:
Suara.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengungkap rencananya menaikkan insentif untuk pengurus RT dan RW di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat akar rumput.
RK menganggap pengurus RT-RW memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, insentif mereka perlu dinaikkan sebagai bentuk apresiasi.
“Dalam kaitan dengan desentralisasi anggaran RW, penghasilan pengurus RT-RW yang kerja keras luar biasa akan kita naikkan," ujar RK kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).
"Merekalah yang menjadi ujung tombak untuk program-program pengembangan grass root, dari mulai penataan area mereka, pelestarian kegiatan seni-budaya setempat, hingga aktivitas ekonomi,” lanjutnya.
Menambahkan, Juru Bicara Ridwan Kamil Suswono (RIDO), Juwanda menyebut pasangan RIDO ingin memberikan perhatian langsung ke tingkat bawah lapisan masyarakat. Termasuk salah satunya dengan menaikkan insentif pengurus RT-RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Program ini dijalankan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta, dengan melibatkan partisipasi warga.
"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swa-kelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," kata Juwanda.
Ia pun meyakini penyiapan anggaran ini bakal berjalan mulus di Jakarta. Sebab, kebijaka serupa sudah dijalankan RK saat menjabat Wali Kota Bandung.
"Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran," jelasnya.
"Setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," tambahnya.
Berkaitan dengan kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, Juwanda mengaku Ridwan Kamil dan Suswono sudah memikirkan hal tersebut. Salah satu yang akan diterapkan yakni digitalisasi anggaran.
"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," pungkas Juwanda.
TERPOPULER
