Sebut Airin Kalah karena Intervensi Kekuasaan, PDIP Bersiap Layangkan Gugatan ke MK

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah anomali yang terjadi pada Pilkada Banten 2024. Untuk itu PDIP mengaku akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait apa yang terjadi di Pilkada Banten.

Anomali yang dimaksud menurutnya sangat kental dirasakan oleh pasangan yang diusung partainya yakni Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

Basarah memulai dengan menyinggung apa yang pernah diungkap oleh Podcast Tempo 'Bocor Alus Politik' pada 9 November lalu terkait adanya intervensi campur tangan kekuasaan negara yang disebutkannya sebagai Partai Cokelat (Parcok).

Ia mengaku kaget, ternyata intervensi ini menimpa Airin yang notabene merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Provinsi Banten pada Pilpres 2024 kemarin. Ia menilai, ini merupakan anomali pertama yang ditemukan.

"(Ini) Anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan," kata Basarah dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Basarah lantas menyinggung soal hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei sebelum hari pencoblosan yang menunjukkan bagaimana dominasi elektabilitas Airin-Ade unggul jauh atas kompetitornya.

"Realistis nggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70% up, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua," ujarnya.

Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera bersikap atas anomali-anomali yang ditemukan ini dengan menggugat ke MK.

Menurutnya, sekecil apapun intervensi kekuasaan, baik itu yang disebut Partai Coklat, ASN, dan lain sebagainya, tidak boleh lagi terjadi jika memang menginginkan peradaban demokrasi ini berjalan sebagaimana Rule of Game.

"Oleh karena itu, kami akan tetap melakukan legal action, pelawanan secara terukur. Saya sudah berkoordinasi dengan Bung Ronny Talapessy, untuk membuktikan anomali-anomali yang terjadi di Pilkada Provinsi Banten itu, kita akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.