Penggiat Media Sosial, Eko Kuntadhi menyoroti penolakan akan proposal perdamaian dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Proposal tersebut diketahui langkah untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina.
Eko menyoroti bagaimana proposal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Hal tersebut karena proprosal yang diberikan elite politikus itu dinilai seperti rencana dari Rusia.
Hal tersebut dinilai cukup memalukan oleh sejumlah netizen termasuk Eko. Dirinya mempertanyakan pemberian proposal tersebut apakah sudah dikoordinasikan dengan jajaran kabinet dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini pernyataan Menhan pribadi atau sudah koordinasi dengan Kemenlu?," cuitnya seperti yang dikutip oleh Suara Liberte, Senin (05/06/2023).
Eko menyoroti bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi politik tanah air di mata dunia, terlebih mulai ada anggapan bahwa Indonesia cenderung memihak Rusia.
"Apa dampaknya bagi posisi politik LN Indonesia?," pungkas pemilik akun @ekokuntadhi1 ini.
Cuitan Eko mendapatkan respons beragam, tak sedikit yang menduga bahwa pemberian proposal ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh Prabowo.
"Sebuah kontribusi positif dr pemikiran yg bagus dan berani saya kira, Namun lebih bagus jika disampikan oleh kepala negara. Persoalan penolakan, ini mengisyaratkan pilihan kuat Ukraina ttg diposisinya utk NATO.," cuit @sonny14547643.
"Apa urusannya menhan ke situ,sok2an aja itu. Urusan Deplu kok di urusin," tulis @MarojahanSina19
"Nampaknya baru sebatas ide dari menhan aja. Masih terlalu simpel poin" yg disampaikan mengingat kompleksitas masalah ukraina-rusia ini. Boleh jadi juga hanya "dalam rangka" mempush elektabilitas politik pa prabowo aja. Wallahua'alam," balas @PutriKindy.
"Tanya pak jokowi...kok menterinya main sendiri-sendiri," cuit @Ruslan_oland.
Diketahui, Menhan Ukraina Reznikov menolak mentah-mentah proposal perdamaian dari Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia.
“Kami tidak membutuhkan mediator datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini,” ucapnya seperti yang dikutip dari Rakyat Merdeka, Senin (05/06/2023).
Menurutnya, Ukraina tak bisa menerima gagasan untuk membekukan pasukan Rusia dan Ukraina di posisi mereka saat ini. Kiev juga tidak setuju menciptakan zona demiliterisasi.