Elite Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyoroti pernyataan kontroversial dari PDI Perjuangan. Kali ini terkait dengan wacana majunya Kaesang Pangarep di Depok.
Dirinya merasa aneh dengan ucapan dari partai yang disebut wakil wong cilik tersebut karena seperti menghalangi dukungan yang didatangkan dari PSI.
Menurutnya, pernyataan yang mengharuskan satu keluarga berafiliasi dengan satu partai terbilang aneh, Kaesang sendiri bukan petugas dari PDI Perjuangan.
"Ini aneh sih. Masak Kaesang dilarang maju jadi calon walikota Depok dengan dukungan PSI? Masak harus lewat PDIP? Kaesang kan bukan petugas partai PDIP?," cuitnya lewat akun media sosial pribadinya, @adearmando61, Selasa (6/6/23).
Unggahan Ade ditanggapi secara beragam, beberapa diantaranya mengatakan bahwa partai berlambang kepala banteng itu memang mengharuskan satu keluarga sama visi dan dukung PDI Perjuangan.
"Di PDIP, Bapak Ibu Anak, Suami Isteri tidak boleh beda Partai," cuit @kota_0967.
"Pak Jarot kan bilang kalo mau pake partai lain ya Monggo? Artine di persilahkan , tapi PDI P memang punya aturan satu keluarga satu partai," ucap @CerishIva.
"Ciri takut kehilangan kekuasaan yang akan hilang.. seakan publik di-brainwash bahwa partai punya otoritas absolut atas pejabat negara dan didorong influen fantis. mulai dr presiden s/d rt rw = petugas partai," balas @M007Bro.
Diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memberikan lampu hijau kepada Kaesang Pangarep. Pihaknya membolehkan sosok tersebut untuk maju dalam politik.
Namun Djarot mengingatkan Kaesang bahwa partainya melarang anggota keluarga bergabung ke partai lain. Kaesang sendiri adalah anak dari Joko Widodo (Jokowi).
“Kita harus lihat bahwa Pak Jokowi, itu dua kali wali kota itu dari PDIP. Beliau juga kader PDIP. Mas Gibran juga, Mas Bobby juga. Ketika Pak Jokowi ke Jakarta, jadi Gubernur DKI Jakarta juga dari PDIP, Presiden juga Jadi memang kita membangun basis bahwa di dalam satu keluarga itu setidaknya itu ada di satu keluarga,” katanya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, (5/6/23).