Terus Gaungkan Pemakzulan Jokowi, Denny Indrayana: Dia Langgar Etika juga Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana kembali bersuara terkait dengan tuntutan pemakzulan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya secara terbuka mengatakan bahwa orang nomor satu dalam pemerintahan tersebut layak diperiksa atas pelanggaran konstitusi.

Menurutnya, hal tersebut sudah dapat dilihat jelas dari niatan untuk cawe-cawe dalam pesta demokrasi, hal tersebut sudah menjadi tanda atas ketidaknetralan dari Jokowi

"Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan pemakzulan (impeachment) karena sikap tidak netralnya sudah nampak di depan mata alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," cuitnya dalam akun twitter pribadinya @dennyindrayana, dikutip Suara Liberte, Kamis (8/6/2023).

Tak hanya itu, Denny juga mengulit sosok mantan gubernur itu. Menurutnya Jokowi tak hanya melanggar konstitusi tapi juga etika dalam berdemokrasi.

"Jokowi bukan hanya melakukan pelanggaran etika, melainkan juga melakukan pelanggaran konstitusi," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara terkait dengan niatannya untuk cawe-cawe dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024.

Dirinya mengatakan hal tersebut demi kepentingan bangsa, sudah menjadi tanggung jawab moralnya untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia.

"Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak," katanya di Sekolah DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (6/6/2023).

Sementara Itu, PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Joko Widodo (Jokowi), membalas usulan pemakzulan dari Denny. Pihaknya mengatakan sebagai akademisi, pakar hukum tersebut sebaiknya berpikir lewat kerangka intelektual dan bukan perasaan. 

Menurut pihaknya, presiden dan wakil presiden dilantik setelah rakyat memilihnya mereka lewat pesta demokrasi. Berdasarkan hal itu, dia menyebut legitimasi terhadap pemimpin terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.

"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ucap dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).