Pengamat Politik, Jhon Sitorus menyoroti semakin panasnya perseteruan terkait calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Dirinya mengatakan ini adalah alarm bahaya untuk Koalisi Perubahan.
Menurutnya, Partai NasDem sepertinya tidak ingin memberikan kursi tersebut terhadap sosok dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apalagi sudah datang sejumlah tuduhan tak menyenangkan kepada partai belambang bintang mercy tersebut karena pemberian ultimatum soal cawapres.
"Respons Nasdem menandakan AHY bukanlah Cawapres yang diimpikan oleh koalisi perlubahan," cuitnya lewat akun twitter pribadinya @Miduk17, dikutip Suara Liberte Minggu (11/6/2023).
Jhon mengatakan, AHY hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir karena tujuannya adalah untuk mengamankan tiket demi maju dalam Pilpres 2024.
AHY menurutnya adalah sosok yang akan dijadikan wakil dari Anies. Namun hal tersebut akan dilakukan jika pilihan utama dari koalisi perubahan menolak untuk mendampingi sosok dari mantan menteri pendidikan itu.
"AHY hanya sekadar Cadangan (ban serap). Demokrat mestinya sadar, kalian bukan pemain utama. Kalian hanyalah sekadar pelengkap PT 20%," ungkapnya.
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut bahwa ada pemaksaan dari Partai Demokrat. Dirinya mengatakan mereka terus memaksa agar pencalonan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Katanya, hal tersebut dilakukan karena partai berlambang bintang mercy tersebut ingin sekali ketuanya diusung untuk menjadi cawapres pendamping Anies.
"Iya, mereka [Demokrat] maksa, pokoknya untuk AHY mendampingi Anies," ucap Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6).
Namun, Demokrat sendiri membantah hal itu .Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief membantah partainya memaksakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres (bakal calon wakil presiden) Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada Capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum PKS. Bahkan, Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan Piagam Koalisi," kata Andi, Jumat (9/6).