Trauma Karena Kasus Mega Skandal Kemenkeu? Komisi III Wanti-wanti Mahfud Jangan Lakukan Hal Ini Saat Bongkar Dugaan Korupsi BTS

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mewanti-wanti Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS).

Sebelumnya, Mahfud menyinggung perihal dirinya yang diberi amanah sebagai Plt Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus tersebut.

Terkait dengan hal itu, Benny setuju dengan keyakinan Mahfud untuk membongkar persoalan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ini.

“Saya sih setuju sekali gerakan Pak Mahfud bongkar soal ini,” ujar Benny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @BennyHarman ID pada Senin (12/6/2023).

Namun, ia juga mengingatkan Mahfud untuk menyadari posisinya yang tidak bersentuhan langsung penyidikan kasus di lapangan.

Oleh karena itu, jika ada temuan informasi hukum terkait kasus dugaan korupsi BTS itu, sebaiknya diberikan kepada aparat penegak hukum, bukan diumumkan ke publik.

“Namun pak Mahfud perlu juga sadar posisi. Pak Mahfud itu bukan Ketua KPK, bukan juga Kapolri, dan juga bukan Jaksa Agung,” ujar Benny.

“Kalau ada data inteligen atau informasi hukum, sebaiknya diserahkan kpd APH utk ditindaklanjuti. Jangan diumumkan dan menyerahkan kpd rakyat untuk mengadili orang,” sambungnya.

Itu karena, Indonesia bukan menggunakan sistem pengadilan rakyat sehingga tindakan Mahfud itu tidak perlu. Namun, hal itu bisa terjadi seandainya lembaga penegak hukum sudah sangat rapuh dan tidak bisa lagi dipercaya.

“Negeri kita tidak mengenal pengadilan rakyat, kecuali kinerja lembaga penegak hukum sudah sangat rapuh dan kita tidak percaya lagi dgn lembaga2 penegak hukum di negeri ini. Bukan kah begitu adab kita berhukum di negeri Pancasila?” ujar Benny.

Sebelumnya, Mahfud MD dan Benny Harman sempat berselisih pendapat terkait kasus mega skandal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp 349 triliun. Benny sampai menegaskan bahwa perselisihan pendapat itu bukan lantas menjadi pertarungan antara Mahfud MD dan Komisi III DPR.

“Halo pendukung perubahan, skandal uang ilegal Rp349 Triliun di Kemenkeu itu bukan perseteruan antara Menkopolhukam Mahfud MD vs Komisi 3 DPR RI, tapi antara Mahfud MDA dengan Sri Mulyani,” ujar Benny di akun Twitter miliknya pada Senin (10/4/2023).