REGIONAL:
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk langsung menyebut nama oknum pelaku transaksi di bawah meja yang sebelumnya disebut.
Itu karena, penyebutan nama oknumnya secara langsung dapat menghindarkan fitnah kepada 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Langsung aja to the point (tunjuk nama), itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar Sahroni kepada media, Minggu (11/6/2023), dikutip dari dpr.go.id.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini tidak membantah soal rumor tersebut, tapi meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi.
"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," tambahnya.
Mahfud MD untuk membuka oknum pelaku transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR, Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah. Sebab, jika tidak ditunjuk langsung, akan menjadi fitnah kepada 580 anggota DPR lainnya. Ia pun menegaskan tidak semua anggota DPR berkelakuan buruk.
"Langsung aja to the point (tunjuk nama), itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar Sahroni kepada media, Minggu (11/6/2023).
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak membantah itu, tapi meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi.
"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," tambahnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi serta adanya transaksi di balik meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya menyebut bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud.
TERPOPULER
