REGIONAL:
Pengamat Politik Rocky Gerung meramalkan bagaimana pemerintahan dijalankan seandainya bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024.
Menurutnya, Ganjar tidak akan memiliki kewenangan sendiri mulai dari menyusun kabinet hingga menentukan wakil presidennya.
Bahkan, Ganjar hanya akan menjadi presiden di atas kertas namun secara de facto Puan Maharani lah yang menjadi presiden karena dijadikan sebagai Ketua Umum PDIP.
“Buat apa Ganjar dijadikan calon presiden kalau sebetulnya facto presidennya adalah Puan. Puan yang jadi ketua partai,” ujar Rocky, dikutip Suara Liberte dari kanal YouTube pribadi pada Selasa (13/6/2023).
“Lalu Puan mendesain segala hal dan Ganjar akhirnya tinggal berlaku bahkan lebih buruk dari Jokowi itu dia mungkin nggak ‘kalo Pak Jokowi kan dia tandatangani dia enggak pernah baca. Kalau Ganjar bahkan dia bilang ya udah tandatangani aja. Palsuin tanda tangan saya’ begitu dalam pembuatan kebijakan nanti,” sambungnya.
Ahli ilmu filsafat ini kemudian mengungkap penyebabnya yaitu Ganjar yang tidak diberi kewenangan meskipun terpilih menjadi presiden.
“Karena dia nggak dapet otonomi tapi kita sekaligus bisa curiga Ganjar justru membocorkan itu di awal,” ujar Rocky Gerung.
Sementara itu, baru-baru ini Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengungkit perihal rumor adanya kontrak politik PDIP di balik pencalonan Ganjar.
Salah satu poinnya yaitu PDIP mengatur posisi menteri seandainya Ganjar terpilih jadi presiden 2024. Ade menilai hal tersebut perlu diklarifikasi lantaran informasi itu sudah beredar luas dan ia berharap informasi itu salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya.
TERPOPULER
