Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Bestari Barus mengomentari silaturahmi politik yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.
Barus menyoroti alasan di balik wacana silaturahmi tersebut. Karena jika memang diinisiasi dengan niat baik maka menyampaikannya juga harus baik.
"Silaturahmi itu membawa banyak kebaikan. Kalau memang ingin menyampaikan itu, penyampaiannya harus baik, karena supaya mudah ditangkap kebaikannya oleh masyarakat," kata Barus kepada Catatan Demokrasi, dikutip Liberte Suara, Rabu (14/6/2023).
Wacana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang belum akan terlaksana mengingat jadwal yang belum terungkap.
Barus kemudian menyinggung soal pakta integritas yang ada dalam kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Rakyat Indonesia tahu ada 'gentlemen agreement' yang sudah ditandatangani oleh partai pengusung Anies Baswedan," imbuhnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan gerakan politik yang terlihat santun tetapi membahayakan.
Barus memberikan istilah pada "gentlemen agreement" sebagai prosesi akad nikah yang sangat sakral dan sah.
Namun Ia kemudian jika aksi tersebut tidak sah dan dinilai ilegal maka akan disebut sebagai gerakan pelakor politik, jika betul wacana pertemuan Puan-AHY terlaksana.
"Kayak mau ada gerakan politik. Padahal sudah 'akad', sudah 'kawin', tinggal kapan pestanya saja," papar Barus.
