Loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusuf Muhammad, mengomentari pernyataan Menko Bidang Politi, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Berdasarkan hasil rapat dengan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu (24/6/2023), ada tiga permasalahan dan tiga langkah yang akan diambil pemerintah.
Permasalahan pertama yaitu terkait terjadinya tindak pidana dan pemerintah akan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegakkan hukum terhadap Panji Gumilang.
Permasalahan yang kedua yaitu soal administrasi Pondok Pesantren Al Zaytun sebagai lembaga dan permasalahan ketiga terkait ketertiban dan keamanan, serta situasi sosial di masyarakat.
Dalam cuitannya, Mahfud MD menegaskan bahwa negara hadir dalam permasalahan terkait pondok pesantren yang saat ini dipimpin Panji Gumilang itu.
“Berita di bwh Ini adl sikap Pemerintah terkait Al Zaytun. Di sana ada dugaan kriminal yg akan diselesaikan scr hukum pidana,” ujar Mahfud.
“Ada jg masalah lembaga pendidikan dan kepesantrenan yg akan diselesaikan mnrt hukum administrasi negara/pemerintahan. Negara hadir,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf mengharapkan ketegasan terhadap Al Zaytun merupakan momentum bagi negara untuk bersih-bersih terhadap lembaga pendidikan lain yang melakukan penyimpangan.
“Harapannya penindakan tegas kpd ponpes Al-Zaytun dpt menjadi momentum bagi negara utk melakukan bersih-bersih juga kpd yg lain yg dianggap menyimpang,” ujar Yusuf, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @yusuf_dumdum pada Senin (26/6/2023).
Baca Juga: Sukses Gelar Konser 3 Hari, SHINee Siap Rilis Album HARD Hari Ini
