"Terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu merupakan suatu kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, berpotensi melanggar undang-undang,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Dia menyebut Effendi selaku anggota Komisi I DPR juga menyoroti berbagai kebijakan Menteri Pertahanan dalam pengadaan alutsista yang dilaksanakan secara tidak proper.
"Pak Effendi Simbolon menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif, dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I," jelasnya.
"Sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan di dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat. Bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa-masa yang akan datang," tambah Hasto.
Atas hal itersebut, Hasto menuturkan PDIP akan mengambil sikap dengan menindaklanjuti soal pengadaan jet tempur Mirage bekas.
"Maka kami akan menindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan Mirage," imbuhnya.
