REGIONAL:
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bukan sebuah kebutuhan.
Menurut Burhanuddin, Presiden seperti terpaksa melantik Budi Arie sebagai Menkominfo menggantikan Jhonny G Plate yang tengah tersangkut kasus hukum yaitu dugaan korupsi BTS atau Base Transceiver Station.
"Presiden tidak alergi untuk melakukan perombakan kabinet baik karena situasi keterpaksaan karena kebutuhan. Nah yang terakhir ini ada suasana keterpaksaan," kata Burhanuddin dalam keterangannya dikutip Liberte Suara, Senin (17/7/2023).
Dilantiknya Ketum Projo menjadi Menkominfo, ujar Burhanuddin, merupakan sebuah fenomena menarik, selain karena keterpaksaan melainkan juga sebuah pernyataan politik Presiden.
Pasalnya, Budi Arie sempat dianggap dekat dengan Prabowo Subianto ketimbang menyatakan dukungan tegas kepada Ganjar Pranowo.
"Ketua Umum Projo sebelumnya dianggap terlalu pro Prabowo bahkan dianggap offside ya, pro Prabowo menurut pendukung Ganjar," ujarnya.
Budi Arie, lanjut Burhanuddin, dikabarkan sempat diperingatkan oleh Jokowi karena pro Prabowo, tetapi sekarang Ketum Projo malah mendapat posisi sebagai Menkominfo.
"Alih-alih disentil sekarang malah dikasih hadiah sebagai menteri," lanjutnya.
"Nah, pertanyaannya, apakah penunjukkan Budi Arie yang notabene dianggap dekat dengan Prabowo Subianto menunjukkan arah lirikan mata Pak Jokowi ke Pak Prabowo makin kencang atau tidak," ungkapnya, menambahkan.
Penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo, diartikan oleh Burhanuddin sebagai pernyataan politik Presiden terhadap pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.
"Ini kemudian kalau kita tarik ke depannya, bisa menunjukkan statement di mana arah Presiden Jokowi ke depan ... statement politik Presiden Jokowi yang secara tersirat kira-kira menunjukkan arah beliau ke 2024, tentu tidak akan secara terbuka," pungkas Burhanuddin.
TERPOPULER
