Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa gas LPG bersubsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Namun saat ini gas tersebut justru diperebutkan banyak pihak.
Hal itu disampaikan presiden dalam keterangan resminya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2023), untuk menanggapi kelangkaan gas LPG bersubsidi di masyarakat.
"LPG itu, terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," ujar Presiden Jokowi.
Namun terkait penyebab kelangkaan gas LPG bersubsidi tersebut, Presiden Jokowi meminta untuk menanyakannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Jadi mengenai kelangkaan, nanti biar Pak BUMN yang jawab, karena ini menyangkut Pertamina di bawah beliau (Erick), ya. Tanyakan," kata Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengatakan bahwa bukan Menteri BUMN yang menentukan jumlah dan harga gas LPG bersubsidi.
Adapun pihak yang menentukannya adalah Menteri ESDM bersama Menteri Keuangan berdasarkan kebijakan APBN setelah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Bapak Presiden yth, yang menentukan jumlah dan harga LPG yang bersubsidi bukan Menteri BUMN, tapi oleh Menteri ESDM dan Menkeu sesuai kebijakan APBN Presiden yang ditetapkan dalam APBN setelah dibahas dengan DPR,” ujar Said Didu, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @msaid_didu pada Selasa (25/7/2023).
Said Didu menjelaskan bahwa Menteri BUMN hanya sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap Pertamina.
Dia kemudian menyinggung perihal Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Menteri BUMN hanya sebagai RUPS terhadap Pertamina. Kok ga tanya Ahok ?” tanya Said Didu.
