Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menilai partai politik (parpol) gagal memberi contoh berdemokrasi yang baik.
Padahal, kata Burhanudin, parpol merupakan instrumen penting demokrasi setelah reformasi politik secara masif pascareformasi tahun 1998.
"Sayangnya partai politik sebagai instrumen penting demokrasi sering gagal mendemokrasikan dirinya sendiri termasuk dalam proses pemilihan ketua umum," katanya, dalam sebuah pernyataan, dikutip Liberte Suara, Selasa (1/8/2023).
"Harusnya kan mereka memberi contoh kalau betul bahwa demokrasi itu tumbuh di sistem kepartaian kita, harusnya partai politik yang paling demokratis," sambungnya.
Pengamat politik itu menyebut parpol seharusnya mendahulukan langkah-langkah demokratis alih-alih memakai uang untuk menggelar pemilihan ketua umum satu parpol.
Burhanudin juga melihat tidak adanya transparansi dalam sistem keuangan partai. Lebih dari itu, adanya bantuan dari negara untuk parpol menjadi memiliki dampak terhadap kinerja sebuah parpol.
"Nah ini memang sangat kompleks ya masalahnya, pertama adalah sistem keuangan partai kita sangat tidak tansparan, kemudian subsidi negara untuk partai politik kita itu jauh dari cukup," ucap Burhanudin.
"Untuk dua hal, apa namanya fungsi mereka satu adalah political finance ya yaitu untuk kepentingan kampanye atau keuangan politik, yang kedua adalah untuk operasional finance untuk kebutuhan operasional. Dua-duanya sangat besar," pungkas dia.
Untuk diketahui, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) membuat pernyataan soal modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ketum Golkar yang mencapai Rp600 miliar.
Baca Juga: Alami Puber Kedua? Indra Bekti Beberkan Usaha Keras untuk Rujuk dengan Aldila Jelita
"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu, ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi Ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal 5-600 miliar," kata JK dalam sebuah paparan, dikutip Liberte Suara, Selasa (1/8/2023).
