REGIONAL:
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti teguran kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang dilayangkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pembayaran utang BUMN Karya menggunakan APBN.
"Itu teguran yang pasti bukan berasal sendiri dari Pak Menteri PUPR. Menteri PUPR mungkin menduga bahwa ini akan jadi soal di kemudian hari," kata Rocky seperti dikutip Liberte Suara, Jumat (18/8/2023).
Dia melanjutkan, teguran yang dilayangkan Menteri PUPR seperti sudah dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo.
"Menteri PUPR pasti dapat sinyal dari Sri Mulyani juga atau bahkan dari Presiden Jokowi yang melihat bahwa Erick Thohir ini ugal-ugalan," jelas Rocky.
"Jadi kita mesti tahu bahwa teguran dari Menteri PUPR pada Menteri BUMN itu artinya teguran yang bukan sekadar datang bukan dari pribadi Menteri PUPR jadi ada koordinasi dengan lembaga-lembaga strategis," sambungnya.
Rocky meminta Erick Thohir memahami teguran tersebut lantaran BUMN dibentuk dengan tujuan bukan untuk menumpuk utang, melainkan menyejahterakan rakyat.
Dalam pengamatannya, Rocky menduga menurunnya performa BUMN juga dipengaruhi ambisi politik yang dimiliki Erick Thohir. Contohnya adalah dia mengincar posisi calon wakil presiden (cawapres) 2024.
"Jadi Pak Erick Thohir mesti baca itu sebagai teguran tentang ugal-ugalan dia. Dan kenapa dia ugal-ugalan ya karena dia enggak fokus pada BUMN, dia fokus pada politik,"
Sebagai informasi, surat dari Basuki ke Erick Thohir disampaikan oleh Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja. Menurutnya, isi surat itu hanya pesan agar BUMN memisahkan persoalan restrukturisasi dengan proyek garapannya, terkhusus proyek strategis nasional (PSN).
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja sebelumnya mengatakan, surat tersebut berisikan pesan agar BUMN memisahkan persoalan restrukturisasi dengan proyek garapannya, terkhusus proyek strategis nasional (PSN).
"Pak Menteri (PUPR) sudah menyurati Menteri BUMN, menyampaikan ada proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas. Jumlahnya hampir Rp 118 triliun. Itu yang bersumber dari APBN termasuk IKN, itu yang hanya di BUMN Karya," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, dikutip Detik, Jumat (9/8/2023).
TERPOPULER
