Mazhab "AHY Harus Cawapres" Bisa Rugikan Demokrat

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan bahwa Partai Demokrat bisa menjadi gelandangan politik apabila mereka masih kekeh memegang Mazhab "AHY harus Cawapres".

“Di sinilah kemungkinan Demokrat bisa menjadi gelandangan politik, tidak diterima di koalisi Prabowo di mana ada Jokowi, juga tidak bisa diterima di porosnya Ganjar karena ada Megawati ya sangat mungkin,”

Bukannya tanpa alasan, Ginting menilai Demokrat akan kesulitan sendiri apabila mazhab tersebut terus-terusan dipegang.

Baik kubu Prabowo dan Ganjar menurut Ginting akan menghitung ulang manfaat dan kerugian menampung Demokrat dengan pegangan mazhab tadi.

“Ini dibaca oleh Prabowo saya pikir dari kondisi terakhir di mana PKB keluar dari Koalisi maka menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, dan jika Demokrat mazhabnya masih AHY harus cawapres, saya kira hitung-hitungannya Prabowo lebih baik menyelamatkan Golkar dan PAN dari pada harus menerima demokrat,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi dengan hubungan Demokrat-PDIP. Demokrat yang menuntut kesetaraan di KPP sampai akhirnya keluar, akan sulit mengharapkan hal tersebut di kubu Ganjar di mana Megawati pegang penuh kendali.

Menurut Ginting tak mungkin ada kesetaraan dalam politik karena semua sesuai dengan pengorbanan dan usaha yang dilakukan.

“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.

Ginting mengungkapkan bahwa Dalam uu pemilu 2017, ada persyaratan wajib bahwa Parpol harus memilih Capres-Cawapres ikut dalam Pilpres, apabila tidak maka dalam pemilu berikutnya tidak diperkenankan ikut pemilu.

Opsi membangun koalisi baru sebagaimana wacana yang berkembang di mana PPP DAN Demokrat bekerja sama dengan merayu PKS disebut tidak akan mudah.

Hal ini karena menurut Ginting PKS tidak semudah itu dirayu untuk cabut dukungan dari Anies. Pun memunculkan nama baru di luar 3 nama yang sudah ada dinilai sulit untuk bersaing di Pilpres 2024.

“Menurut saya PKS tidak semudah itu untuk ditarik-tarik, mengapa? Karena proses di PKS panjang harus melewati majelis syura, sekarang saja PKS sedang mempersiapakan rapat majelis syura untuk membawah posisi Muhaimin sebagai Cawapres Anies Baswedan, mereka tidak mau direcoki,” jelasnya.

“Publik tidak akan melihat dari 3 figur ini, kalau ada poroslain, itu tipis kemmungkinan dia bisa bersaing untuk pilpres,” tambahnya.

Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres

Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.

"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).