Perempuan Pun Harus "Melek" Investasi

Suara.com - Tingkat pemahaman perempuan Indonesia terhadap investasi masih rendah sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merasa perlu memberikan edukasi, khususnya kepada kalangan ibu rumah tangga.

"Pada tahun ini program OJK dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen kami utamakan untuk ibu rumah tangga dan kalangan UMKM," ujar Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sri Rahayu Widodo, Selasa (7/10/2014) di Semarang.

Sri Rahayu mengatakan, edukasi kepada ibu rumah tangga penting dilakukan mengingat tingkat pemahaman mereka terkait keamanan investasi di lembaga keuangan bisa dibilang rendah.

"Oleh karena itu, melalui edukasi ini kami berharap para ibu memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang baik sebelum memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan," jelasnya.

Menurutnya, menjadi kewajiban seorang nasabah sebelum memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan untuk terlebih dahulu mengetahui keamanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu calon nasabah harus benar-benar memahami risiko apa yang berpotensi mereka terima ketika menjadi nasabah pada perusahaan keuangan yang mereka pilih.

"Ibu rumah tangga itu kan sama saja menteri keuangan keluarga, sehingga mereka dituntut harus benar-benar bijak dalam membelanjakan maupun menginvestasikan uang," jelasnya.

Menurutnya, secara statistik di lapangan, tidak sedikit nasabah dari kalangan ibu yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan, pada survei literasi keuangan tahun lalu membuktikan bahwa tingkat pemahaman perempuan  terkait investasi jauh lebih rendah dibandingkan pria.

"Oleh karena itu, pada tahun ini kami memprioritaskan edukasi untuk perempuan sehingga diharapkan kalau sudah terampil maka tingkat keyakinan mereka akan muncul," jelasnya.

Sementara itu, istri Gubernur Jawa Tengah Siti Atikoh Supriyanti mengaku sangat mendukung upaya OJK dalam memberikan edukasi kepada kalangan perempuan.

"Kami sangat antusias dengan edukasi ini, harapannya hasil dari edukasi yang diikuti oleh seluruh istri pimpinan daerah ini bisa dilanjutkan ke masyarakat di daerah masing-masing," jelasnya. (Antara)