Suara.com - Hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di sekolah dasar yang diintervensi di Jakarta tahun 2014, sebanyak 14,76 persen PJAS tidak memenuhi syarat karena kualitas mikrobiologis yang buruk dan masih mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan, seperti formalin, boraks dan rhodamin B.
Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes, Lily S. Sulistyowati, berharap agar pengawasan yang dilakukan BPOM bisa dilakukan berkala sehingga tidak ada lagi jajanan sekolah yang tidak memenuhi syarat.
“Sekolah-sekolah sebaiknya bekerjasama dengan BPOM untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Bukan hanya di kantin sekolah, tetapi juga jajanan di luar pagar yang masih lingkungan sekolah,” kata Lily Sulistyowati usai konferensi pers di gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Menurutnya sebaiknya para ibu menyiapkan bekal yang sudah dijamin kandungan gizi dan kebersihannya dibanding memberikan uang jajan kepada anak sekolah, khususnya yang mengeyam pendidikan SD.
“Baiknya itu memang tidak diberikan jajan, apalagi kalau masih kelas 4 SD ke bawah. Nanti dia bisa beli jajajan sembarangan yang belum tentu aman. Bagusnya ya membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Karena tanggung jawab orangtua adalah bagaimana mengatur gizi seimbang untuk anaknya,” imbuh Lily.
Meskim langkah ini seringkali memunculkan ketidaktegaan dari orangtua jika tidak memberikan uang saku pada anak-anak mereka yang masih sekolah. Namun, dibandingkan harus mendapat dampak buruk bagi kesehatan anak, langkah ini bisa menjadi salah satu cara menyelamatkan anak dari bahaya jajanan sekolah yang tak sehat.
"Daripada membahayakan kesehatan, saran saya sih baiknya tidak usah dikasih (jajan),” katanya.
